Pemberitaan Pers Diwarnai Isu Dana Aspirasi

Dikutip dari Facebook SBY

Pemberitaan Pers Diwarnai Isu Dana Aspirasi - Hari ini pemberitaan pers diwarnai isu "dana aspirasi" yang dibahas DPR RI. Sikap Fraksi PD dinilai tidak sesuai dengan sikap saya sebagai Ketum. Perlu saya tegaskan, sikap Partai Demokrat tetap tidak setuju jika dana aspirasi tersebut diartikan sebagai "jatah anggaran" anggota DPR untuk dapilnya. Dulu, sebagai Presiden saya tolak "jatah anggaran" seperti itu, karena ada 5 hal yang tidak tepat & rawan, mengait ke sistem APBN & APBD kita. Sebagaimana yang telah saya sampaikan melalui twitter saya 10 hari yang lalu, 5 hal itu berkaitan dengan sistem, aturan main & governance. Artinya, kalau 5 hal yang saya kritisi dulu juga tidak bisa dijawab oleh DPR & Pemerintah sekarang, dana aspirasi itu tetap tidak tepat. Saya dilapori, posisi fraksi PD hari ini baru sebatas setuju untuk membahas seperti apa arah UU No 17/2014 tentang pembangunan di dapil. Fraksi PD ingin menguji apakah implementasi UU 17/2014 tersebut tetap seperti dulu atau berbeda & bukan jatah anggaran anggota DPR. Tidak ada satu katapun pernyataan Fraksi Partai Demokrat yang setuju dengan dana aspirasi. Sikap FPD tetap segaris dengan sikap saya. Sebaliknya FPD tekankan & ingatkan jika ada usulan pembangunan di dapil mesti diarahkan untuk kurangi kemiskinan & pengangguran. Saya pastikan, PD akan tetap tolak "dana aspirasi" tersebut jika tak penuhi 5 faktor kritis yang akan disampaikan FPD dalam pembahasan nanti. Sikap saya sebagai pimpinan Partai Demokrat terhadap dana aspirasi ini sama dengan ketegasan saya dulu untuk pertahankan sistem Pilkada Langsung. Itulah dulu dengan segala risiko politik yang saya hadapi, saya keluarkan Perppu Pilkada Langsung, yang menurut saya adalah "harga mati". Demikan, atas perhatian saudara-saudara kami rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Maaf & selamat menjalankan ibadah puasa. Diambil dari akun Twitter @SBYudhoyono pada tanggal 23 Juni 2015.